Selamat Datang Di Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar.   |    

Rakor Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Posted By: Rd Kesbangpol Tanggal : 06-02-2019 Dibaca : 90 kali

pada tanggal 6 Pebruari 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Kepulauan Selayar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah bertempat di Aula Badan Kesbangpol kab. Kepulauan Selayar pukul 09.00 Wita, Kegiatan tersebut di buka secara langsung oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ince Rahim, S.Pd.,SH.MH. dan dihadiri seluruh anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kab. Kepulaua Selayar,

Tema kegiatan Rakor kali ini berlandaskan pada Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, menjaga keutuhan NKRI serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yakni memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah,saat ini masih saja terjadi konflik sosial, dan ini merupakan bagian dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu jalannya pembangunan di segala bidang. Maka diharapkan para Pengurus TKDPD dapat berperan aktif dalam upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini segala bentuk pergesekan di Daerah yang bermuara timbulnya konflik ungkap Kepala Badan Kesbangpol dalam sambutannya

Kegiatan ini di focuskan dari situasi yang berpotensi mengkeruhkan suasana Politik pemerintahan di Kab Kepulauan Selayar adapun Gejala yang dapat di deteksi antara lain

1. Sengketa Lokasi di Pamatata Jalur menuju pelabuhan veri

2. Soal Parkir berbayar di beberapa titik dalam kota benteng (Mengukur repon Masyarakat atas pemberlakuannya)

3. Soal harga Sembilan bahan Pokok (Stabilitas harga pada Musim barat)

4. Soal BBM yang cenderung masih Kurang Normal pendistribusiannya

5. soal keberadaan Orang Asing ( Aktifitasnya)

 6. Soal Illegal Fishing (mengukur pengendaliannya)

7. Soal pembebasan Lahan untuk Kawasan ekonomi Khusus

8. Keluhan Soal  Anjing Liar dan penanganannya Khusu Dalam Kota Benteng

9. Soal Putusan Bawaslu terkait Oknum yg diduga melakukan tindak Pidana pemilu di wilayah taka Bonerate yg dinyatakna bebas dari sangkaan karna tidak cukup bukti

10 Soal netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019

11. Soal Pro dan Kontra pembangunan Masjid di dusun Inruiya desa Mare - Mare kec. bontomanai



 INCE RAHIM, S. Pd., S.H., M.H

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengumuman

Statistik Pengunjung

000001

hari ini
: 2
Total
: 1607
Hits hari ini
: 21
Total Hits
: 3524
Online
: 1